Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Pelabuhan Kenyamukan Sangatta

Majelis Hakim Tipikor Minta JPU Usut Tuntas Keterlibatan Saksi Didi Dalam Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Pelabuhan Sangatta

Tanggal: Rabu, 22 April 2015

SAMARINDA, Ketua Majelis Hakim Tipikor Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) Hongkun Otto, SH dalam sidang lanjutan dugaan kasus korupsi pembebasan lahan Pelabuhan Sangatta, di Kenyamukan, Kutai Timur (Kutim), yang merugikan keuangan negara senilai Rp 6 miliar lebih dengan mendudukan tiga orang dikursi pesakitan sebagai terdakwa yakni, Ardiansyah (Kepala Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang Kutim), Erliansyah (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang juga staf di Dinas PLTR Kutim), serta Kasmo (Kepala Desa Sangatta Utara).

Dalam sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi Didi Herdiansyah (Camat Sangata Utara), dalam memberikan keterangan yang dilontarkan majelis hakim saksi terlihat menjaeab yang berbelit-belit hingga membuat ketua majelis hakim tipikor Hongkun Otto, SH harus menegaskan pertanyaannya berulang kali dengan nada yang cukup keras.

Jawaban saksi yang juga masuk dalam tim 9 pembebasan lahan untuk pelabuhan di kenyamukan Sangatta 2012 lalu tersebur, kepada majelis hakim bahwa tidak dilibatkan dalan panitia 9 namun diketahui belakangan setelah adanya aksi demo menuntut pembayaran ganti rugi lahan.

"Saya tidak perna dilibatkan dan rapat panitia 9 pembebasan lahan namun saya tandatangani hasil rapat ketika diantar di kantor camat Sangatta Utara," jawab saksi Didi kepada majelis hakim.

Disamping itu Didi juga kepada majelis hakim mengakui tidak pernah dilibatkan dalam sosialisasi pembebasan lahan, juga tidak tau harga tanah berdasarkan NJOP, juga tidak pernah tau tentang penyerahan uang ganti rugi, juga tidak pernah tau tentang 27 surat tanah warga yang terkait ganti rugi juga tidak tau tentang peta bidang.

Menjawab pertanyaan jaksa mengakui bahwa dalam pembebasan lahan warga untuk pelabuhan kenyamukan terlebih dahulu penetapan lokasi baru dirinya mengeluarkan SPPT untuk warga.

Berbelit-belitnya saksi Didi selaku camat Sangatta Utara, sehingga membuat emosi ketua majelis hakim Hongkun Otto kepada jaksa penuntut umum untuk mengusut tuntas keterlibatan saksi dalam pembebasan ganti rugi lahan.

"Jawaban berbelit-belit saksi, Jaksa usut tuntas keterlibatannya sekalian jangan hanya 3 orang saja sebagai tersangka," tegas Hongkun.

Usai sidang Kasih Eksekusi Pidsus Kejaksaan Tinggi Kaltim, menjawab pertanyaan BeritaHUKUM.Com terkait pernyataan ketua majelis hakim dimuka sidang meminta Jaksa untuk mengusut tuntas saksi Didi (Camat Sangata Utara) atas keterlibatannya dalam kasus pembebasan lahan pelabuhan kenyamukan, dikatakan dalam sangat mustahil camat dalam lokasinya yang dijadikan pembangunan pelabuhan tapi tidak tau jadi membuat emosional hakim muncul, jelasnya.

"Dalam jawaban selalu tidak tau sehingga tidak mungkin seorang camat yang lokasinya dijadikan pembangunan pelabuhan tapi tidak tau membuat emosional hakim muncul, tapi hakim hanya menyampaikan kalau memerintahkan harus ada surat penetapan," kila Kasih Eksekusi Pidsus Kajati Kaltim sebagai ketua tim JPU.

Disisih lain salah seorang tersangka yang tidak mau disebut namanya kepada pewarta mengatakan dalam kasus ini seharusnya 9 orang selaku tim atau panitia 9 termasuk Ismunandar (Sekda) Kabupaten Kutim juga harus diseret sebagai tersangka bukan hanya kami tiga orang, sindirnya. (BeritaHUKUM.Com/Ahmad Gajali).