Diduga Lakukan Pengeledahan dan Penyitaan Yang melanggar Hukum, Polda Kaltim dan Polres Samarinda di Praperadilkan

 Sidang Praperadilan di PN Samarinda yang dipimpin Hakim AF Joko Susilo, SH, MH (foto: ahmad gajali)

SAMARINDA, BeritaHUKUM.Online - Dinilai melakukan pembiaran dan perbuatan melawan hukum, Romi Usman warga Jalan AW Syahrani Gg. Pandan Mekar RT. 030 No. 29A Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim)  melalui Kantor Pengacara & Advokad pada kantor hukum RBA (Rivai Beni Ariyanto) & Parter berkantor Jalan Marsma Iswahyudi RT. 09 No. 04 Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan Kaltim, mereka adalah Mohammad Rifai, SH, La Ode Beni, SH, Agus Airwanto, SH' Yohanes Kunto Wibisono, SE,SH, Fajrianur, SH dan Imran Kurniaean Silalahi, SH, melakukan gugatan terhadap Polda Kaltim dan Polres Samarinda karena dinilai telah lalai melakukan pembiaran dan melawan hukum, melakukan penggeledahan dan melakukan penjarahan terhadap barang barang dan mengambil beberapa benda berharga milik pemohon pada tanggal (15/9) sekitar pukul 09.20 Wita.

Sidang Praperadilan di PN Samarinda yang dipimpin Hakim AF Joko Susilo, SH, MH (foto: ahmad gajali)

Menurut Muhamad Rivai, SH yang di dampingi beberapa rekannya, usia sidang perdana praperadilan di
Pengadilan Negeri (PN) Samarinda, Rabu (16/12) kepada BetitaHUKUM.com mengatakan bahwa, gugatan Praperadilan terhadap Kepolisian Negara RI, Polda Kaltim dan Polres Samarinda, terkait pembiaran tehadap Pelapor H. Budi Susilo dan kawan-kawan yang pada tanggal 15 September 2015 sekitar pukul 09.20 Wita dengan tanpa izin masuk kedalam rumah Pemohon dan melakukan pengeledahan. Demikian juga dengan anggota termohon daribPolsek Samarinda Utara dengan tanpa menunjukan Surat Perintah melakukan penggeledahan dan penyitaan barang-barang milik pemohon Romi Usman bersama dibawah kantor Polsek Samarinda Utara.

Muhamad Rivai mengatakan apa yang dilakukan oleh jajaran Polres Samarinda dinilai melanggar Pasal 77 hurup a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dadar RI Tahun 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, jelas Rivai.

Mengingat saat dilakukan penggeledahan penangkapan dan penyitaan atas Buku Tabungan Bank BPD Kaltim dengan nomor rekening 0018809923 atas nama Romi Usman, Deposito Bank BPD Kaltim dengan nomor AD 38581 atas nama Romi Usman senilai 1.000.000.000,- ,  BPKB dan STNK mobil Honda Civic KT 5 YL sertabSTNK motor Ninja KT 2688 IO, tidak diberikan atau menunjuk adanya surat penangkapan dan penyitaan, sehingga kami melakukan Permohonan Praperadilan melalu Pengadilan Negeri Samarinda terhadap Polres Samarinda dengan alasan penangkapan dan penyitaan terhadap barang milik Pemohon tersebut tidak syah dan merupakan suatu penyimpangan yang dilakukan pleh Polres Samarinda, tegas Rivai.

Yohanes Kunto Wibisono, SE, SH menambahkan bahwa dengan dilakukan penyitaan barang barang pemohon oleh Polres Samarinda selaku tergugat II dan Polda Kaltim sebagai tergugat I diminta harus mengembalikan semua barang-barang milik pemohon Romi Usman. Meminta kepada Pengadilan agar menyatakan bahwa, penyitaan terhadap barang-barang milik pemohon yang dilakukan oleh termohon Polres Samarinda adalah tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan KUHAP, ujar Kunto.

"Jika Pengadilan menolak gugatat praperadilan a-quo maka di mohon kepada hakim yang memeriksa permohonan praperadilan untuk menghadurkan termohon sebagai pesakitan dalam persidangan a-quo untuk di dengar keterangannya sehubungan dengan penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah secara hukum," tegas Kunto.

Untuk diketahui bahwa sidang praperadilan perdana pada Rabu (16/12) dengan agenda mendengarkan gugatan praperadilan dari permohon yang dipimpin Hakim AF Joko Sutrisno, SH, MH sedangkan sedangkan kuasa termohon atau kuasanya Komber Fajar dari Kabid Humas Polda Kaltim, sidang di tunda hingga besok Kamis (17/12) dengan agenda jawaban dari termohon. (Ahmad Gajali